Kebijakan ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah
dalam suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan dalam bidang
ekonomi. Kebijakan ekonomi dibuat oleh pemerintah guna menciptakan kemakmuran
di negara tersebut. Kebijakan ekonomi yang baik adalah kebijakan ekonomi yang
setidaknya memiliki tiga persyaratan. Syarat pertama yaitu pembuat kebijakan
perlu memiliki sence of crisis dimana
sebuah kebijakan harus mencerminkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Syarat kedua yaitu kemampuan persuasif untuk meyakinkan kepada publik bahwa
kebijakan tersebut dipilih demi kebaikan. Syarat terakhir yaitu kemampuan
inovasi kelembagaan yang baik untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tiga syarat
tersebut dapat disimpulkan tidak ada dalam proses pembuatan kebijakan
pemerintah dalam menaikkan harga BBM.
Isu kebijakan
kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi isu yang terus berkembang dan menjadi
pembahasan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Hal ini
disebabkan oleh semakin bergantungnya negara Indonesia terhadap impor BBM
sebagai konsekuensi logis perubahan posisi Indonesia menjadi net importir BBM
sejak tahun 2003. Keterbatasan ruang fiskal pemerintah untuk mendanai
program-program pembangunan yang langsung menyentuh golongan ekonomi lemah
sebagai akibat dari besarnya mandatory
spending dalam postur APBN. Peningkatan harga minyak mentah yang signifikan
pada periode transisi pandemi menuju endemi covid-19, mendorong banyak pihak
berada pada posisi yang sulit. Kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM)
menjadi solusi terakhir yang pemerintah ambil demi memperbaiki perekonomian
Indonesia saat ini.
Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak di
dunia, dengan banyaknya populasi tersebut maka menyebabkan tingkat mobilitas
tinggi sehingga banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan kendaran pribadi.
Untuk dapat menggerakan kendaraan pribadi yang dimiliki maka perlu adanya Bahan
Bakar Minyak (BBM). Bahan Bakar Minyak (BBM) sekarang telah menjadi kebutuhan
pokok yang wajib dimiliki setiap masyarakat. Banyaknya kendaraan di Indonesia
sehingga menyebabkan besarnya permintaan akan BBM. Bahan Bakar Minyak (BBM)
memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat di desa maupun kota
terutama pada sektor rumah tangga (household).
Rumah tangga (household)
merupakan salah satu sektor yang berdampak langsung atas kebijakan BBM. Rumah
tangga (household) membutuhkan BBM
untuk aktivitas sehari-hari, misalnya untuk bepergian ke pasar, kantor, maupun
sekolah. Saat ini setiap rumah tangga (household)
umumnya memiliki dua kendaraan pribadi sehingga kebutuhan akan BBM semakin
meningkat ditambah dengan jumlah populasi manusia yang juga bertambah. Rumah
tangga (Household) adalah
penggolongan lembaga ekonomi berdasarkan kelompok yang melakukan kegiatan rumah
tangga. Dapat disimpulkan bahwa household
merupakan bentuk lembaga atau kelompok masyarakat yang melaksanakan yang
melaksanakan kegiatan ekonomi terkecil atau paling bawah. Kesejahteraan household sangat bergantung kepada
bagaimana kebijakan yang ditetapkan lembaga di atasnya menyangkut sistem
perekonomian.
Ekonomi makro Islam merupakan ilmu ekonomi yang membahas mengenai
pengelolaan dan pengendalian perekonomian sesuai dengan ajaran dalam Islam.
Ajaran ini bermuara kepada akidah-akidah Islam yang bersumber dari syariatnya
serta bermuara kepada Al-Qur’an dan Sunnah. Tujuan dari ekonomi makro Islam
adalah mewujudkan keadilan dalam sistem perekonomian. Hal ini sesuai dengan
firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 188 yang artinya “Dan
janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) diantara kamu
dengan jalan yang salah”. Perbedaan ekonomi makro Islam dengan ekonomi makro
konvensional dalam teori makro digolongkan orang-orang atau lembaga-lembaga
yang melakukan kegiatan ekonomi menjadi lima kelompok besar diantaranya:
Kegiatan Kelompok Rumah Tangga (Household),
Kegiatan Kelompok Perusahaan (Firm),
Kegiatan Kelompok Pemerintah (Goverment),
Kegiatan Kelompok Negara-Negara Lain (Ekspor-Impor),
dan Kegiatan Kelompok Lembaga Keuangan.
Sebelum kebijakan BBM terbaru tahun 2022 rilis, banyak masyarakat
Indonesia yang termakan hoax akibat berita harga-harga kenaikan BBM yang
melejit. Masyarakat Indonesia rela antre hingga berkilo-kilo meter untuk
mengisi kendaraan mereka. Hoax tersebut berisi selebaran yang memuat logo
Pertamina yang berisi informasi tentang kenaikan harga BBM bersubsidi mulai
tanggal 1 September 2022. Selebaran tersebut memuat harga-harga BBM diantaranya
Pertalite yang semula Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Pertamax
semula Rp12.500 per liter menjadi Rp16.000 per liter, dan Solar semula Rp5.150
per liter menjadi Rp7.200 per liter. Hoax tersebut akhirnya direspon oleh
pemerintah melalui website resmi yang dimiliki. Respon pemerintah adalah tidak
membenarkan akan adanya selebaran tersebut, dan menyangkal harga-harga yang ada
di dalam selebaran tersebut.
Hingga akhirnya pada tanggal 3 September 2022, pemerintah resmi
mengumumkan harga BBM kepada publik. Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan
harga BBM bersama sejumlah menteri, diantaranya Menteri ESDM Arifin, Menteri
Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Harga BBM terbaru
diantaranya Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter, Solar naik menjadi
Rp6.800 per liter, Pertamax menjadi Rp14.500 per liter, Pertamax Turbo turun
menjadi Rp15.900-Rp16.250 per liter, Dexlite turun menjadi Rp17.100-Rp17.450
per liter, dan Pertamina Dex turun menjadi Rp17.100-Rp18.000 per liter. Penyesuaian
harga kenaikan BBM ini mulai berlaku satu jam setelah selesai diumumkan.
Penyebab kenaikan harga BBM di Indonesia yaitu harga rata-rata
minyak mentah Indonesia cenderung tinggi. Berdasarkan catatan Pertamina, harga
rata-rata ICP per Juli 2022 berada dikisaran $ 106,73 per barel atau
lebih tinggi 24 persen daripada bulan Januari 2022. Selain karena hal
tersebut, kenaikan BBM juga disebabkan oleh tensi global dan negara produsen.
Lebih dari 50% pasukan minyak dunia berada di Timur Tengah dan berpusat di 5
negara, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Irak, Kuwait, dan Qatar.
Negara-negara tersebut cenderung memiliki tensi geopolitik tinggi sehingga
membuat pasar khawatir bahwa suplai minyak akan berkurang, sehingga harga
minyak global cenderung tinggi. Sebab lainnya yaitu bengkaknya anggaran
subsidi, dimana pemerintah harus membayar Rp502 triliun untuk memberikan
subsidi BBM dan kompensasi energi bagi masyarakat.
Penyebab
kenaikan harga BBM tersebut tentu saja berdampak terhadap semua aspek, salah
satunya terhadap kesejahteraan household.
Kesejahteraan household harus
diperhatikan dengan baik oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah menaikkan BBM
menyebabkan turunnya konsumsi BBM di setiap kelompok rumah tangga (household) sehingga setiap rumah tangga
(household) terpaksa mengurangi
aktivitasnya. Kenaikan harga BBM juga menyebabkan daya beli masyarakat menurun
pada setiap rumah tangga (household)
karena peningkatan pendapatan nominal jauh lebih kecil dibandingkan dengan
tingkat inflasi. Hal ini diperparah dengan turunnya tingkat upah pada pekerja
yang tidak mempunyai keterampilan (unskilled).
Untuk mempertahankan tingkat utilitas yang sama, jumlah rumah tangga (household) dihampir seluruh kelompok
pendapatan akan menurun. Hal ini dapat menjadikan tingginya tingkat kemiskinan.
Kemiskinan
menjadi indikasi tidak tercapainya kesejahteraan household. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk
miskin pada bulan Maret 2022 sudah mencapai 26, 16 juta orang atau 9, 54% dari
total penduduk di Indonesia. Jumlah tersebut sangat besar sehingga menandakan
bahwa tingkat kesejahteraan masih rendah. Kemiskinan bisa menjadi awal
terjadinya permasalahan-permasalahan ekonomi lainnya. Ekonomi makro Islam
memandang hal tersebut sebagai sebuah ketidakadilan, dimana belum adanya
pemerataan kebijakan perekonomian yang baik. Ekonomi yang adil adalah bagian
dari masyarakat yang adil, sehat, dan bermoral yang merupakan tujuan utama
ekonomi makro Islam.
Naiknya harga
BBM akan menyebabkan GDP rill mengalami peningkatan yang sangat kecil. Hal ini
disebabkan oleh konsumsi rumah tangga (household)
turun bahkan setelah diberikan dana kompensasi. Kompensasi pada bidang
pendidikan dan kesehatan saja ternyata tidak cukup untuk mengurangi dampak
negatif dari peningkatan harga BBM. Diperlukan pula kompensasi tidak langsung
yang dapat diberikan dengan membangun infrastruktur dan akses pasar yang
menghubungkan desa dan kota. Pemberian dana kompensasi pendidikan dan kesehatan
seharusnya spesifik antar daerah sesuai dengan kepentingan yang paling mendesak
di masing-masing daerah. Pemetaan pada rumah tangga miskin dan skema kompensasi
yang efektif harus dirumuskan dengan tepat.
Dalam ekonomi
makro Islam, kenaikan harga BBM menyebabkan rumah tangga (household) mengurangi konsumsi belanja yang biasanya dikeluarkan
dan membaginya untuk kebutuhan BBM. Secara simultan kenaikan harga BBM akan
menaikkan harga-harga bahan pokok lain yang tentu memberatkan bagi rumah tangga
(household) yang masih dalam proses
pemulihan ekonomi setelah terdampak adanya pandemi covid-19. Kenaikan harga BBM
belum memperhatikan prinsip keadilan dalam ekonomi makro Islam yang harus
memenuhi tiga syarat diantaranya kesetaraan, kebebasan, dan kesempatan bagi
semua anggota masyarakat dengan menghormati pemanfaatan sumber daya alam,
keadilan dalam pertumbuhan, serta keadilan distributif.
Dampak
kebijakan BBM sangat beragam adanya bagi rumah tangga (household) di Indonesia. Dampak-dampak tersebut harusnya sudah
dipikirkan matang-matang oleh pemerintah Indoenesia. Kenaikan harga BBM memang
sudah seharusnya dilakukan demi kebaikan bersama, akan tetapi pemerintah perlu
menentukan tingkat kenaikan harga tersebut secara layak dan cermat mengingat
daya beli dari rumah tangga (household)
di Indonesia umumnya yang belum tinggi. Selain hal tersebut, pemerintah juga
perlu memperhatikan waktu atau timing
yang tepat untuk melakukan kenaikan harga BBM tersebut secara bertahap. Dampak
kebijakan tersebut dapat menjadi positif maupun negatif tergantung dari peran
diri sendiri maupun pemerintah.
Kenaikan BBM
membuat tidak stabilnya perekonomian Nasional dan secara menyeluruh akan
dirasakan oleh pelaku ekonomi rumah tangga (household).
Kenaikan BBM cenderung akan menyebabkan ketimpangan ekonomi misalnya kenaikan
harga serta pengangguran. Padahal, dalam perspektif ekonomi makro Islam adalah
untuk mewujudkan tujuan ekonomi yang adil, makmur, dan sejahtera dibutuhkan
seluruh komponen yang ada untuk dapat saling melengkapi dan saling bekerja
sama. Komitmen al-Qur’an tentang penegakan keadilan, kemakmuran, dan
kesejahteraan sangat jelas adanya. Hal ini dibuktikan dengan penyebutan kata
keadilan di dalam al-Qur’an yang mencapai lebih dari seribu kali.
Pemerintah
perlu secara bersungguh-sungguh dalam memberantas berbagai tindakan kejahatan
seperti penyelundupan BBM besar-besaran ke luar negeri, terhadap tindakan lain
juga yang dapat merusak pembangunan dan mengakibatkan kesengsaraan serta
rendahnya kesejahteraan. Rumah tangga (household)
yang juga akan berimbas dengan adanya tindakan kejahatan tersebut. Peran
pemerintah untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rumah tangga (household) di
tengah kenaikan harga BBM diupayakan dengan dikeluarkannya bantuan diantara
Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu per penerima untuk 20, 65 juta
kelompok penerima dengan total senilai Rp12,4 triliun, Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Rp600 ribu untuk 16 juta para pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per
bulan dengan total senilai Rp9,6 triliun, serta pemerintah juga mengalokasikan
sebesar 2% dana transfer umum untuk membantu sektor transportasi baik untuk
angkutan umum, ojek,maupun nelayan senilai Rp2,17 triliun.
Bantuan-bantuan
tersebut diharapkan mampu membantu rumah tangga (household) akibat kenaikan harga BBM ini. Jika pemerintah ingin
menurunkan beban subsidi sebaiknya menggunakan cara konversi BBM ke Bahan Bakar
Gas (BBG). Pemerintah bisa berkonsentrasi pada pengembangan infrastruktur gas
yang mana komoditas ini masih melimpah di Indonesia. Bagi setiap rumah tangga (household) adanya kenaikan BBM harus
dapat disikapi dengan arif, sabar, serta bijaksana. Tidak ada masalah yang
dapat diselesaikan secara baik dengan cara emosional. Pola hidup sederhana,
hemat, dan mampu memilih prioritas untuk dipenuhi secara baik merupakan wujud
syukur kita terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya
kepada semua makhluk-Nya.
Keseluruhan
dampak-dampak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut dirasa sangat merugikan
masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga (household). Dampak ini menyebabkan munculnya berbagai respon dari
masyarakat Indonesia, salah satunya mengatakan bahwa “Kalo BBM naik kebutuhan
lain seperti sembako kan tidak mungkin ya dikurangi, masa saya tidak makan
gara-gara BBM naik. Ya paling saya lebih membatasi penggunaan kendaraan yang
berlebih jadi seperlunya saja,” ujarnya. Respon tersebut menjelaskan bahwa
kenaikan harga BBM memaksa masyarakat untuk dapat mengatur perekonomian mereka
agar bisa tetap bertahan hidup. Dalam perspektif ekonomi makro Islam sendiri,
kenaikan BBM tidak mampu mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat.
Sebagai negara dengan mayoritas adalah muslim dan menjunjung tinggi
kesejahteraan dan demokrasi maka sudah seharusnya dapat mengimplementasikan
nilai-nilai tersebut sesuai dengan tujuan ekonomi makro Islam.
Jadi, opininya
di sini adalah kebijakan kenaikan BBM masih belum sesuai dengan perspektif
ekonomi makro Islam yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia
khususnya rumah tangga (household)
karena kebijakan kenaikan harga BBM yang baik dan bijak harus bisa sesuai
dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam Islam.
Kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama yang harus menjadi prioritas yang
diutamakan pemerintah sebelum menentukan suatu kebijakan.
Penulis : Citra Anggita (mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto)
.png)