Efek Domino Naiknya Harga BBM

Minyak bumi adalah sebagai salah satu suber daya yang sangat penting. Manfaat minyak bumi salah satunya sebagai bahan bakar untuk kendaraan untuk alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat maupun untuk mesin yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. Minyak bumi ini lalu dikelola menjadi berbagai produk salah satunya bahan bakar minyak (BBM). Jadi BBM ini sangat penting dan dibutuhkan dalam kegiatan kehidupan masyarakat, jika hilang atau langka masyarakat akan merasa terancam, kehidupan mereka bisa berubah bahkan bisa menghentikan kegiatan perekonomian di suatu wilayah tersebut. Maka dengan adanya kenaikan harga BBM ini masyarakat tidak terima.

Wacana tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sepertinya sudah bukan hal yang tidak asing terjadi di negara Indonesia. Kenaikan BBM ini sudah terjadi sejak masa kepemimpinan Soeharto dan berlanjut sampai masa sekarang ini dibawah kepemimpinan Joko Widodo. Sejak masa kepemimpinan Soeharto terhitung ada sebanyak tiga kali kenaikan harga BBM tersebut. Pada tahun 1980 harga BBM dibanderol pada Rp 150, lalu pada tahun 1991 naik menjadi Rp 550. Dua tahun kemudian pada 1993 harga BBM naik menjadi Rp 700, hingga pada 1998 kian naik menjadi Rp 1.200.

Selanjutnya, pada masa Habibie kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) ini tidak terjadi. Sebaliknya, harga BBM justru turun pada masa kepemimpinan Habibie di mana beliau ini yang hanya menjabat sebagai presiden selama satu tahun lebih.  Di mana harga BBM yang dibanderol pada Rp 1.200 turun menjadi Rp 1.000. Penurunan harga BBM juga terjadi pada masa kepemimpinan Gus Dur. Di mana BBM pada masa Gus Dur ini dibanderol per liternya menjadi Rp 600. Namum, tidak lama kemudian pada tahun 2000 harga BBM naik kembali yang dihargai sebesar Rp 1.150 per liternya. Satu tahun kemudian harga bahan bakar minyak (BBM) naik kembali, untuk harga per liternya seharga Rp 1.450. Lalu pada masa kepresidenan Megawati, kenaikan harga BBM terjadi sebanyak dua kali. Yaitu terjadi di tahun 2002, dengan awal mula dihargai Rp 1.450 naik menjadi Rp 1.550 per liternya. Kemudian di awal tahun 2003 bulan Januari, bahan bakar minyak (BBM) ini melonjak naik menjadi Rp 1.810 per liternya. Kenaikan harga BBM ini disebabkan pada masa itu harga minyak dunia mengalami peningkatan sebanyak 108,3 persen dari 24 USD di tahun 2001 menjadi 50 USD per barel di tahun 2004.

Masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode terjadi kenaikan dan penurunan harga pada bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali. Harga BBM pada tahun 2003 yang dibanderol sekira Rp 1.810 naik melonjak cukup tinggi menjadi harga Rp 2.400 hingga mencapai harga Rp 4.500. Dan sampai pada tahun 2008 harga BBM terus naik mencapai Rp 6.000 per liternya. Di tahun yang sama juga 2008 bulan November hingga Desember waktu itu terjadi penurunan harga BBM yaitu dibanderol dari harga Rp 5.000 hingga sampai Rp 5.500 untuk per liternya. Lalu sampai di tahun 2009, harga BBM turun hingga mencapai angka Rp  4.500. Tidak lama kemudian empat tahun kemudian yaitu 2013, harga BBM kembali melonjak naik hingga mencapai harga Rp 6.500.

Selanjutnya ada dimasa kepresidenan Joko Widodo, di mana pada masa atau era ini terjadi beberapa kali kenaikan dan penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) dari berbagai jenis BBM yang ada. Pada 2014 BBM jenis solar dan premium terjadi kenaikan harga. Untuk solar dibanderol Rp 7.500 dan pada jenis premium seharga Rp 7.500. Di tahun selanjutnya, 2015 harga premium turun menjadi Rp 7.600 sedangkan untuk solar menjadi Rp 7.250. dan penurunan masih lanjut terjadi pada bulan yang sama di tahun ini di mana harga Rp 6.600 untuk preium dan solar Rp 6.400. Namun, pada bulan selanjutnya tepatnya bulan Maret harga BBM kembali naik sekitar Rp 7.300 untuk premium dan Rp 6.900 untuk solar. Pada tahun 2016 terjadi penurunan harga BBM kembali, di mana harga premium Rp 6.500 dan solar Rp 5.150. Pada Januari 2018, kenaikan harga BBM kembali diumumkan, kenaikan harga ini tertuju pada jenis Pertalite menjadi Rp 7.600 per liter. Dan pada bulan Maret 2018 BBM jenis ini kembali naik menjadi Rp 7.800 per liter. Sampailah pada bulan September 2022, tepatnya tanggal tiga September terjadi kenaikan harga BBM yang cukup signifikan. Dimana untuk harga Pertalite yang semula Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter, solar Rp 5.150 menjadi Rp 6.800, dan Pertamax naik dari harga Rp 12.500 menjadi Rp 14.500 per liternya.

Kenaikan harga BBM ini bisa memicu kenaikan tingkat inflasi. Menurut pakar ekonomi, tingkat inflasi pada tahun ini bisa dikatakan hampir sama dengan tahun 2013 dan 2014 tetapi juga bisa lebih. Karena pada tahun ini ada konflik antara Ukraina-Rusia, geopolitik memanas jadi bisa jadi memungkinkan untuk naiknya tingkat inflasi menjadi lebih tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Agustus 2022 mencapai 4,69 persen secara tahunan, sementara secara bulanan terjadi deflasi sebesar 0,21 persen. Kenaikan harga kebutuhan pokok yang terjadi akibat inflasi yang tinggi, membuat daya beli masyarakat menurun. Meski pemerintah sudah memberi bantuan berupa subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi komoditas pangan, dan subsidi upah namum harga kebutuhan pokok tetap meningkat.

Dampak inflasi mulai dirasakan masyarakat, terlebih pada pekerja di Indonesia. Upah atau gaji masih menjadi indikator ekonomi dan daya beli masyarakat. Meski sudah ada berbagai program subsidi salah satunya subsidi upah yang diselenggarakan oleh pemerintah, hal tersebut tidak merubah atau tidak menaikan daya beli masyarakat karena inflasi. Adanya kenaikan inflasi yang berdampak pada berbagai macam sektor ini disebabkan karena meningkatnya harga BBM bersubsidi. Kenaikan BBM ini yang disertai dengan bantuan sosial dari pemerintah yaitu 24,17 T yang di mana bantuan atau subsidi tersebut tidak mencukupi atau memadai. Komponen yang diberikan oleh pemeritah untuk BLT yaitu 12,4 T untuk dibagikan  hanya kepada 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Jadi bantuan ini tidak diterima oleh semua masyarakat. Padahal dampak dari kenaikan BBM ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Jumlah bantuan langsung tunai (BLT) yaitu Rp 600.000 dengan dua kali pencairan dan bantuan upah Rp 600.000 dengan satu kali pencairan. Bantuan subsidi upah (BSU) ini diberikan kepada 16 juta pekerja formal saja dengan persyaratan yang cukup berat di mana pekerja formal tersebut harus memiliki BPJS Ketenagakerjaan aktif. Tercatat hanya 40 persen saja dari total pekerja formal yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan aktif. Jadi Tidak semua orang yang  punya dibawah 3,5 juta mendapat bantuan subsidi bantuan upah ini. Dan juga tidak hanya pekerja formal yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM, tapi juga pekerja informal yang tidak mempunyai BPJS juga terkena dampak dari kenaikan harga BBM ini. Apalagi bantuan langsung tunai (BLT) ini meskipun wacananya cair cepat tapi nyatanya dalam administrasi terdapat masalah yang menimbulkan banyak konflik karena data yang ada tidak tepat sasaran karena data tersebut yag berasal dari kementrian sosial dan tenaga kerja tidak saling terintegrasi datanya sehingga memungkinkan ada data yang tidak tepat sasaran.

Bantuan BLT dan BSU ini diberikan setelah kenaikan harga BBM karena ada persoalan administrasi yang di mana seharusnya bantuan ini diberikan sebelum kenaikan harga BBM ini. Hal ini membuat masyarakat miskin tidak bisa berbuat apa-apa dan merasa dijahati karena tidak berpenghasilan dan terbebani karena mereka tidak mempunyai dana untuk mengkompensasi kenaikan BBM. Kenaikan dari harga BBM ini sangat terasa memberikan efek domino, memberikan berbagai efek di berbagai aspek. Bahkan orang-orang yang tidak memiliki transportasi pribadi juga ikut merasakan. Dampak ke depannya dari naiknya harga BBM bisa jadi berimbas kepada berbagai aspek, misalnya disektor pendidikan. Uang SPP, uang sekolah, uang kuliah kemungkinan juga akan meningkat karena para pendidik,baik itu guru, dosen juga terimbas oleh meningkatnya harga BBM ini. Dampak lain dari kenaikan harga BBM ini yaitu pada sektor perusahaan, mereka akan meminimalisir biaya operasional, karena kondisi market tidak semarak karena adanya kenaikan harga dan disebabkan juga karena daya beli masyarakat menurun sehingga memungkinkan perusahaan memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Hal ini bisa meningkatkan angka pengangguran dan menambah tingkat kemiskinan.

Sedangkan dalam sektor transportasi umum, kenaikan BBM ini sangat berpengaruh. Karena dengan naiknya BBM maka tarif pembayaran mereka juga naik. Sehingga hal ini memicu menurunkan daya tarik masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Lalu dampak lain dari BBM ini berimbas pada pedagang usaha mikro kecil menengah (UMKM), dimana mereka terdampak dari naiknya harga bahan pokok mereka merasa jika nantinya jika bahan pokok naik maka mereka tidak bisa memproduksi dagangannya karena harga bahan pokok yang tinggi. Dengan adanya inflasi yang sedang terjadi sekarang ini pemerintah diharapkan lebih peduli dengan rakyatnya dan memaksimalkan supaya tingkat inflasi tidak naik bahkan meminimalkan untuk menekan terjadinya inflasi. Untuk menyelamatkan kondisi masyarakat dari adanya inflasi terutama pada kelas menengah salah satunya dengan menaikan upah minimum yang diberikan. Dengan naiknya upah ini diharapkan bisa menurunkan tingkat inflasi dan kesejahteraan rakyat meningkat.

Penulis : Asifa Khoirunnisa (mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto)